Jakarta -
PDI Perjuangan merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta maaf di akhir masa jabatannya. Menurut PDIP, kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukan meminta maaf.
"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, di Lenteng Agung, Jakarta, dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2027).
Hasto menegaskan, kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggu...