KPK Periksa Tan Paulin soal Transaksi Batu Bara di Kasus Rita Widyasari

Jakarta -

KPK memeriksa pengusaha Tan Paulin. Dia diperiksa terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Pemeriksaan di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas nama TP," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (30/8/2024).

Tan Paulin diperiksa pada Kamis (29/8) dalam kapasitas sebagai saksi. Dia dicecar soal transaksi batu bara yang melibatkan perusahaannya.

"Diperiksa terkait transaksi batu bara perusahaannya di wilayah Kukar," jelas Tessa.

Dalam kasus Rita Widyasari, KPK telah mengungkap adanya dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima mantan Bupati Kukar tersebut. Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan usaha pertambangan.

"Di perkaranya RW ini terkait dengan masalah metrik ton. Jadi RW selaku Bupati Kukar waktu itu mendapat gratifikasi sejumlah dari beberapa perusahaan itu dari hasil eksplorasi itu kan bentuknya metrik ton ya batu bara," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, dikutip Sabtu (6/7).

Rita mendapatkan gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Rita Widyasari memperoleh USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

"Itu ada nilainya antara USD 3,3 per metrik ton. Sampai yang terakhir itu adalah USD 5 per metrik ton. Nah, bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya," ujar Asep.

Tan Paulin Pernah Disebut Ratu Batu Bara

Nama Tan Paulin dalam bisnis batu bara juga familiar. Namanya bahkan sempat disebut dalam sidang DPR tahun 2022 lalu dengan sebutan Ratu Batu Bara.

Komisi VII DPR RI saat itu juga diketahui akan melakukan klarifikasi melalui Panja Ilegal Mining terhadap Tan Paulin atau yang santer disebut sebagai Ratu Batu Bara oleh anggota DPR Muhammad Nasir.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi menyebut pihaknya akan mengklarifikasi kepada semua pihak terkait santer beredarnya dugaan ilegal mining atau penambangan ilegal.

"Kami melalui Panja Ilegal Mining akan mengklarifikasi kepada semua pihak terkait untuk menelusuri kebenaran atas isu ratu batu bara ini. Dan yang pasti kami akan meminta penjelasan dari Dirjen Minerba, Pemda Kaltim, masyarakat Kaltim dan sang ratu yang disebut dalam rapat kerja, yaitu Saudara Tan Paulin," kata Bambang Haryadi dalam keterangannya, Senin (17/1/2022).

Bambang mengatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi agar jangan sampai harga batu bara yang mahal di luar negeri dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Termasuk, kata dia, menjadi penadah praktik ilegal mining.

"Mahalnya harga batu bara di Luar negeri jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin dengan menggunakan segala cara, termasuk menjadi penadah dari praktik ilegal mining," katanya.

Politisi Gerindra itu lantas menjelaskan alasan perlu mengklarifikasi isu ilegal mining tersebut kepada Tan Paulin yang dituding sebagai 'Ratu Batu Bara'. Menurutnya ini sekaligus meluruskan isu yang beredar di masyarakat terkait ilegal mining.

"Dan klarifikasi Panja Ilegal mining terhadap pihak-pihak terkait tersebut untuk memastikan apakah tudingan itu benar atau tidak. Dan saya berharap semua pihak dapat memberikan data dan fakta untuk memperjelas duduk permasalahannya, biar terang-benderang," ujarnya.

"Di Panja Ilegal Mining tersebut kami berikan kesempatan kepada Saudara Tan Paulin untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan, bukan hanya memberikan bantahan sepihak melalui media. Karena di Panja semua pihak akan dikonfrontir, dan ini merupakan ruang untuk saudara Tan Paulin untuk membuktikan bahwa predikat sebagai Ratu Batubara itu benar atau tidak," lanjutnya.

(ygs/knv)