Meninves Beri Anugerah Layanan Investasi 2024 ke Kementerian/Lembaga dan Pemda

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyelenggarakan Anugerah Layanan Investasi tahun 2024 sebagai upaya peningkatan layanan kepada pelaku usaha.

Acara ini telah menjadi ajang prestisius sejak pertama kali diselenggarakan pada 2021 dengan memberikan penghargaan tertinggi atas kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di 18 kementerian/lembaga dan 546 pemerintah daerah.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh instansi dan pemerintah daerah yang telah bersinergi dengan Kementerian Investasi. Dia menekankan pentingnya standardisasi pelayanan dan implementasi Online Single Submission (OSS) yang baik untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh instansi dan kabupaten/kota yang telah bekerja sama dan bersinergi dengan Kementerian Investasi dalam rangka meningkatkan pelayanan, perbaikan iklim industri, iklim investasi dan juga meningkatkan daya saing," ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani pada acara Anugerah Layanan Investasi 2024, di Jakarta, Senin (30/09/2024).

Rosan juga mengimbau untuk terus memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan level service agreement yang telah ditetapkan.

Penilaian kinerja dalam Anugerah Layanan Investasi 2024 dilakukan berdasarkan berbagai aspek penting, meliputi implementasi dan penyederhanaan perizinan berusaha, penerapan sistem OSS, peningkatan iklim investasi, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi dalam penyelenggaraan perizinan, serta kualitas sarana dan prasarana. Komitmen dan dukungan kepala daerah juga menjadi komponen penting dalam penilaian ini.

Proses penilaian melibatkan tim independen dari berbagai lembaga, ter masuk kementerian terkait, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Penilaian dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, tahap penilaian mandiri yang diverifikasi dan divalidasi di lapangan. Kedua, tahap penetapan nomine sebanyak 34, yang terdiri dari 10 kementerian/lembaga, & pemerintah provinsi, 8 pemerintah kabupaten, dan 8 pemerintah kota. Ketiga, tahap uji petik dan pemaparan nomine yang menentukan pemenang.

"Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun 2023, untuk pemerintah daerah yang sangat baik terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 56,8% sedangkan peningkatan kategori baik mencapai 8,37%. Jadi perbaikan kinerja tersebut di antaranya disebabkan karena adanya pembinaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan," tambah Rosan.

Sejumlah nama baru muncul dalam penghargaan ini, seperti Kementerian Pertahanan dan Provinsi Maluku. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan percepatan pelaksanaan investasi semakin merata di seluruh Indonesia.

"Kami mengimbau untuk memberikan pelayanan terbaik, karena kita sudah punya ketentuan di level service agreement yang harus kita jalani dan harus kita patuhi, sehingga kami dari Kementerian Investasi akan menerbitkan suatu kebijakan yang berbentuk fiktif positif, yang di mana itu akan memberikan kepastian yang lebih pada dunia usaha," imbuh Rosan.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, terdap...