RI Mau Bedakan Harga Tiket KRL Berdasar NIK, Negara Lain Justru Ada yang Gratis

Di saat pemerintah Indonesia berencana membedakan tiket KRL Jabodetabek berdasarkan NIK, di sejumlah negara justru menyeragamkan harga tiket kereta untuk beberapa penumpang. Bahkan, di sejumlah negara Eropa menggratiskan tiket untuk para pelajar. Hal ini dilakukan untuk mendorong lingkungan hijau di negara mereka.

Dikutip dari Netherlandsrail, Jumat (30/8), di Belanda, berapa pun usianya kalau masih berstatus pelajar/mahasiswa, akan bebas naik kereta. Sebab, sejumlah sekolah dan universitas di sana bekerja sama dengan Kemenhub Belanda untuk mendorong penggunaan transportasi umum.

Tak hanya pelajar, beberapa BUMN dan perusahaan swasta Belanda juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan di negara tersebut, sehingga karyawan yang naik kereta di jam kerja bisa mendapat harga diskon.

Selain itu, bagi lansia berusia 60 tahun atau lebih, akan mendapatkan diskon hingga 50 persen jika bepergian menggunakan kereta. Bahkan saat jam sibuk, lansia bisa mendapatkan diskon tambahan.

Sementara di Singapura dan Jepang, mereka memiliki harga khusus bagi pelajar dan lansia. Tiket ini bisa dibeli bulanan dengan harga yang jauh lebih murah. Pelajar dan lansia bisa mendapat potongan harga hingga 50 persen.

Di beberapa negara, kartu identitas hanya digunakan bagi turis. Sebab, ada juga harga tiket dengan harga diskon bagi turis asing yang naik kereta di negara tersebut, seperti di Singapura, Thailand, Jepang.

Di Jepang, harga tiket kereta atau Tokyo Metro juga berdasarkan jarak. Tapi, ada harga spesial kalau penumpang menggunakan jalur kereta dan trem, serta bus.

Nah, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati belum bisa menjelaskan negara mana yang menjadi rujukan Indonesia untuk menerapkan tiket KRL berdasarkan NIK.

“Kayaknya ada sih ya, cuma saya perlu cek ya. Sebelum saya bisa jawab soal itu ya, saya enggak punya datanya soalnya, saya takut salah aja,” katanya kepada kumparan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub akan membuka diskusi publik untuk membahas penerapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menuturkan diskusi publik tersebut bertujuan untuk memastikan skema tarif subsidi ini tidak memberatkan pengguna KRL Jabodetabek.

"DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek," kata Risal dalam keterangannya, Kamis (28/8).