Megawati Soroti Perkembangan AI: Harus Ada Hukum Internasional yang Mengatur

St Petersburg -

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Megawati mengatakan harus ada hukum internasional yang mengatur penggunaan AI.

Hal itu disampaikan Megawati dalam kuliah umum di hadapan mahasiswa St Petersburg State University, Rusia, Senin (16/9/2024). Dia mengatakan dunia saat ini dihadapkan pada persoalan yang lebih kompleks.

"Dunia kini dihadapkan pada persoalan yang lebih kompleks, volatile, penuh ketidakpastian, dan berpotensi terjadinya ekskalasi konflik. Potensi konflik harus dimitigasi, termasuk akibat penyalahgunaan kemajuan teknologi termasuk artificial intelligence," ujar Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini.

Megawati menyebut teknologi bisa membawa kemajuan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, dia menyebut teknologi juga bisa menjadi senjata penghancur peradaban.

"Perkembangan teknologi di satu sisi membawa kemajuan bagi peningkatan taraf kehidupan. Namun di sisi lain, teknologi yang digunakan untuk senjata pemusnah massal bisa menghancurkan peradaban," ujar Megawati.

Dia mengatakan perkembangan teknologi ini memunculkan aktor nonnegara sehingga membuat persoalan geopolitik semakin kompleks. Dia menyebut munculnya aktor nonnegara yang mengusai AI inilah yang harus dimitigasi lewat hukum internasional.

"Bagaimana kalau kemajuan artificial intelligence dalam hubungannya dengan persenjataan modern yang membahayakan keselamatan umat manusia dikuasai aktor nonnegara?" kata Megawati.

"Dalam pandangan saya, yang harus segera hukum internasional harus mengatur ini. Seluruh potensi konflik harus dimitigasi melalui hukum internasional," sambung Megawati.

Megawati kemudian mengingatkan tentang pidato Prolamator RI di Markas PBB pada tahun 1960. Lewat pidato 'To Build the World a New', kata Megawati, Bung Karno ingin ada perubahan dalam tatanan internasional untuk menghadapi berbagai ketidakpastian. Dia menyebut pidato Bung Karno itu masih relevan hingga kini.

"Bung Karno menyerukan reformasi lembaga PBB melalui demokratisasi dan penghormatan terhadap kesetaraan antarbangsa. Kedua, Bung Karno menyerukan reorganisasi Dewan Keamanan PBB agar semakin efektif di dalam menangani konflik. Ketiga, pemindahan markas besar PBB ke negara yang tidak terlibat konflik. Keempat, dimasukkannya prinsip- prinsip Pancasila dalam Piagam PBB," ujarnya.

Megawati juga khawatir dengan penjajahan gaya baru hingga global warming yang dapat menciptakan krisis. Dia mengajak semua pihak, terutama anak-anak muda, untuk saling bergandengan tangan dan mengedepankan dialog demi kemanusiaan.

"Sudah saatnya kita mencari terobosan dalam kerjasama internasional. Kesetaraan, keadilan, dan kemakmuran bersama, serta keselamatan bumi harus menjadi credo kita. Tatanan Dunia Baru harus diwujudkan dengan menggandeng erat seluruh kekuatan internasional. Kami percaya bahwa Pancasila bisa menjadi lifeline tata dunia baru tersebut. Karena itulah mari kita saling bergandengan tangan dalam persaudaraan," ucap Megawati.

Sebagai informasi, Megawati didampingi Duta Besar Dunia Pendidikan dan Iptek untuk St Petersburg University, Connie Rahakundini Bakrie, selama memberikan kuliah umum. Dubes Indonesia untuk Rusia Jose Tavares juga terlihat hadir dalam kuliah umum ini.

(haf/dwia)